MEDAN – newskabarindonesia.com: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (DPD KPPI) Kota Medan, Nilawati merupakan sayap Organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI hadiri acara konferensi kelautan PBB harapkan kebijakan dari Pemerintah Nasional dan Internasional atasi perubahan iklim, Kamis (12/6/2025).

Dikatakan Nilawati kepada media bahwa sejak covid terjadi lima tahun lalu dan marak nya aksi kapal ikan pukat trawl dan alat tangkap merusak ekosistem laut lainnya tersebut di paparkan saat konferensi itu.

“Nilawati sebagai ibu rumah tangga yang bekerja divsektor perikanan nelayan dan penampung hasil ikan tergabung di organisasi nelayan agar menyuarakan suara nelayan supaya Pemerintah melihat dan mengetahui prihatinnya atas kondisi nelayan, ucapnya Ketua KPPI Medan

Dapat dilihat, perubahan iklim seperti banjir ROB, kedangkalan laut, abrasi, penimbunan anak sungai, penebangan pohon maggrove, berdampak pada bertambah naiknya air laut melimpah kedaratan yang membuat nelayan dan perempuan nelayan serta masyarakat pesisir mengalami penurunan penghasilan atas lumpuhnya jalur transportasi dan distribusi. Jelasnya

Lalu dijelaskan Ketua KPPI Kota Medan lagi lagi kondisi perairan laut yang tercemar dari sampah plastik, bahkan limbah pabrik di buang ke laut itu menjadikan tantangan bagi nelayan dan perempuan nelayan dalam bertahan menjalani kehidupan sebagai pejuang protein.

Saat konferensi kelautan PBB, kami sebagai nelayan dan juga perempuan nelayan mengharapkan agar pemerintah nasional dan internasional melakukan kebijakan-kebijakan lebih kongkret bagaimana mengatasi dampak perubahan iklim ini.

“Sementara ini, kami nelayan dan masyarakat pesisir betul-betul merasa kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat lemah di kawasan pesisir, Kata Nilawati Perempuan Nelayan

Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup serta tidak mencegah kebijakan kebijakan akan memperparah dampak perubahan iklim yang dialami nelayan dan masyarakt pesisir. Kami sebagai masyarakat pesisir butuh dukungan dari nasional dan internasional. Haparapnya Nilawati

Kebijakan dalam keamanan ruang hidup nelayan dan permpuan nelayan Kebijakan menjaga ekosistem laut Kebijakan kepada masyarakat pesisir mendapatkan kan hak hak dasar nya.

Nilawati Perempuan Nelayan Itu menyebutkan Memperbaiki tata kelola kebijakan maritim dan perikanan tangkap di permukiman pesisir juga kurang akses kesehatan bagi masyarakat yang termasuk kelompok disabilitas.

Fasilitas pendidikan di wilayah pesisir jarak nya jauh, rawan kriminalitas dan maraknya narkoba. Kawasan pemukiman pesisir butuh perhatian Pemerintah mulai sanitasi dan air bersih yang tidak layak. Tapi, meskipun begitu banyak aksi yang sudah kami lakukan mengenai dampak perubahan iklim yang mengganggu ruang hidup nelayan mulai mengadvokasi penolakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, penimbunan anak sungai oleh perusahaan, pengrusakan pohon maggrove di pesisir.

“Saat ini, kami sedang bekerja bersama ribuan perempuan pesisir di Indonesia mengadvokasi untuk rehabilitasi insfrastruktur wash pesisir”, Ungkapnya Perempuan Nelayan Pesisir itu

Adalagi, permukiman pesisir jauh perhatian dari pemerintah hingga pembangunannya saja tidak masuk dalam anggaran pemerintah. Permintaan kami kepada pemerintah nasional dan internasional adalah kami butuh dukungan dari para para pejabat dunia di acara konferensi kelautan ini.

Dalam mengatasi permasalahan perubahan iklim di pesisir kami pertama kali yang mengalami dampak tersebut. Tindakan kolektif dan strategi sudah kami lakukan membangun dialog dengan pemerintah melalui audensi diskusi tentang permasalahan yang di hadapi masyarakat di pesisir dan nelayan.

Lalu, kami melakukan aksi demo protes, secara online maupun offline. Contoh trawl yang marak di berbagai wilayah indonesia, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, lingkungan yang sudah tercemar limbah dan sampah. Jelasnya

Disamping itu pula, kami membangun koordinasi secara baik dengan pemerintah telah di respon yaitu mempermudah akses nelayan kecil terhadap BBM subsidi, pendaftaran BPKB sampan /kapal (PAS Kecil/surat kapal nelayan).

“Namun sarana infrastruktur sanitasi dan air bersih masih belum teralisasi karena terkendala dengan legalitas tanah. Mayoritas pemukiman nelayan di Indonesia, khususnya di wilayah kami di Kota Medan belum memiliki alas hak atas tanah”. Ucapnya

Perlu diketahui, pemukiman nelayan sangat berpotensi untuk menjadi objek perampasan oleh negara atau pihak swasta. KNTI sudah mengorganisir pemuda pelajar anak nelayan yang di namakan KPPMPI, KNTI sudah menjaga ekosistem laut dengan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, penanaman manggrove, bersih bersih laut, menolak reklamasi karena KNTI merupakan organisasi nelayan tradisional yang berpihak kepada nelayan skala kecil, dan perempuan nelayan yang bekerja sebagai nelayan, buruh nelayan, pengolah hasil laut, pembudidaya, petambak yang saat ini butuh jaminan perlindungan keselamatan kerja.

“Laut adalah ruang hidup kami, dengan menjaga laut bukan hanya untuk kepentingan nelayan tapi untuk masyarakat dunia”, Ungkap Ketua DPD KPPI Kota Medan Nilawati

(Rikcy)