BELAWAN – newskabarindonesia.com: Ketua LPM Kecamatan Medan Belawan Budi Yanto SH menilai penerapan Single Truk Identification Data (STID) atau identitas truk tunggal di Pelabuhan Ujung Baru Belawan tidak berjalan dengan semestinya, Senin (8/5/2023).

Disampaikan Budi Yanto SH, pada awak media, kemarin terlihat dengan jelas bahwa kendaraan truk BL 8810 JH melintasi jalan umum dengan sefty seadanya bermuatan tiang pancang/paku bumi menuju ke SPBU simpang buaya Jl. Raya Pelabuhan Belawan.

Ia menyayangkan mengapa kendaraan nopol BL 8810 JH plat yang mati gampang di terima beroperasi masuk melalui Gate II PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Cabang Belawan.

Sementara, PT Pelindo Multi Terminal atau SPMT, salah satu subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang pelayanan operasional terminal non-petikemas selayaknya dapat meningkatkan penerapan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan (KL3) dalam kegiatan bongkar muat barang di wilayah kerjanya.

Apalagi truk dengan muatan beban berat tersebut telah menggunakan plat nopol mati dengan gampang ikut beroperasi di dalam Pelabuhan ujung baru Belawan dan bahkan melintasi jalan umum menggunakan sefty seadanya. Ujar Budi Yanto

Terpisah, Farid Corcomm Pelindo Multi Terminal menyampaikan sebagai pengelola bongkar muat di terminal melayani kegiatan bongkaran cargo tiang pancang tsb dari kapal ke dermaga, dan untuk kegiatan truck losing menggunakan perusahaan jasa angkutan/trucking yg ditunjuk oleh pemilik barang. Singkatnya

Sambung Budi Yanto SH salah satu aktivis di kota Medan, disini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Medan Belawan meminta kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Belawan melakukan Evaluasi kinerja stafnya yang bertugas dilapangan.

“Pasalnya, kita tidak ingin hal ini terulang kembali, setelah ada Kendaraan truk yang beroperasi di Pelabuhan gunakan plat nopol masa berlakunya habis. Pastinya melanggar UU Tentang Lalulintas LLAJ No. 22 Tahun 2009 sebagai kelengkapan kendaraan dan laik jalan,” Jelasnya Budi Yanto SH.

Selain itu, Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan saran dan pendapat serta melaporkan dugaan terjadi tindak pidana/korupsi.

“Lebih lanjutnya, Untuk keselamatan baik penguna jalan, Budi Yanto meminta Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dapat memberikan sanksi tegas kepada pengguna jasa angkutan yang beroperasi di Pelabuhan Belawan untuk kendaraan truk tidak layak”.

Pengurus LPM Kecamatan Medan Belawan kedepannya akan menyurati Menteri Perhubungan Republik Indonesia agar tidak terulang kembali. Tutur Budi Yanto SH Ketua LPM Belawan

Pada sebelumnya, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Wisnu Handoko dikonfirmasi melalui Humas OP Tambunan menyampaikan Tanggapan dan tindakan yg dilakukan OP Belawan terkait informasi di atas :
1. OP Belawan akan segera mengecek ke lapangan kondisi kegiatan tsb.
2. Jika benar, akan diminta pihak operator terminal (Pelindo) utk menghentikan sementara kegiatan dan meminta kepada pihak perusahaan truk utk menghentikan kegiatan sampai digunakan armada truk yg memenuhi syarat.
3. Pihak OP akan mengawasi terus pelaksanaannya
4. Pada prinsipnya OP Belawan bersama dg instansi pemerintah lainnya yg berwenang terkait kelaikan kendaraan mendukung program tertib angkutan barang di jalan raya. Melalui program STID (Single Truck Identification Data) yg saat ini sdh diwajibkan secara bertahap dimulai angkutan truk kontainer.
5. Utk angkutan Non kontainer (truk tanki dan lainnya) akan diberlakukan mulai bulan Mei 2023.
6. Persyaratan STID setiap truk harus memiliki surat2 kendaraan dan lulus uji kir.
7. Kantor OP mengucapkan terima kasih atas masukan dan pengawasan yg dilakukan oleh publik dan masyarakat terkait penerapan tertib di angkutan truk yg masuk ke pelabuhan.

(Rikcy/tim)