MEDAN – newskabarindonesia.com: Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Sumatera Utara di Jalan Serma Hanafiah, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, diduga kuat menabrak Peraturan Daerah Kota Medan, Sabtu (21/11/2026).
Pasalnya, meski tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tanpa plang PBG yang wajib terpampang di lokasi proyek sebagaimana diatur dalam PP No.16 Tahun 2021, pembangunan tetap berjalan.
Ironisnya, proyek negara tersebut juga sempat dihentikan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan karena tidak memiliki izin. Namun penghentian itu dinilai hanya formalitas.
Pantauan wartawan di lokasi, Jumat (21/11/2026), aktivitas pekerja dan alat berat masih terlihat. Material bangunan keluar masuk, dan tidak terlihat adanya plang PBG maupun Papan Informasi Proyek. Padahal setiap bangunan gedung wajib memiliki PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
”Kalau masyarakat biasa bangun warung saja langsung disegel Satpol PP, ini bangunan pemerintah miliaran tanpa PBG kok bisa jalan terus. Ada apa? ” ujar salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Artinya, PT Mitra Agung Indonesia tidak bisa berlindung di balik perintah kerja. Ada kewajiban profesional untuk menghentikan pekerjaan jika dasar legalnya tidak ada.
Saat itu, Anggota Satpol PP Kota Medan telah melakukan penindakan berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan Kantor Imigrasi Belawan diduga karena tidak memiliki PBG.
PT Mitra Agung Indonesia diduga telah melakukan pelanggaran berat telah melakukan pemancangan. Pihak pengawas CV Gamma 91 sebagai konsultan pengawas dinilai tidak tegas.
Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan Ombudsman RI Sumatera Utara dan Satpol PP Kota Medan harus tertibkan pembangunan gedung kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan pelaksanaan proyek telah berlangsung tanpa izin PBG.
Pengadaan jasa konstruksi fisik rehabilitasi prasarana perkantoran pada kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Sumatera Utara sumber dana APBN tahun 2026 mencapai Rp. <span;>27.729.495.000<span;>, termasuk PPH 12% dengan kontraktor PT. Mitra Agung Indonesian dan Konsultan pengawas CV. GAMMA 91 kini mencuat ke publik.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan tegas berupa penyegelan permanen ataupun pembongkaran sebagaimana yang diterapkan kepada pelanggar Perda lainnya. Kesan tebang pilih pun mencuat.
Pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang merupakan objek vital negara seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum, bukan sebaliknya memberikan contoh buruk menabrak Perda.
Hingga kini, pihak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait penerbitan PBG gedung tersebut.
Masyarakat meminta Walikota Medan untuk turun tangan dan memberikan sanksi tegas sesuai Perda Kota Medan tentang Bangunan Gedung, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan preseden buruk penegakan Perda di Kota Medan.
(Rikcy)








