• Bandar Lampung

    Tina Malinda, Dua Program Sosialisasi Berjalan Dengan Maksimal

    Posted on

    Sekretaris DPRD Lampung Tina Malinda mengatakan Program Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) dan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IP-WK), yang dilaksakan 85 anggota DPRD Provinsi Lampung, berjalan maksimal.

    Hal tersebut, berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi dengan Dirjen Kementrian Dalam NegerI RI. Bahwa, dua program yang digelar dianggap bagus dan diperintahkan untuk di lanjutkan.

    “Alhamdulillah, program kerja yang dilakanakan oleh temen – teman anggota DPRD selama dua tahun terakahir mendapat apresiasi dari Kementrian Dalam Negeri,” katanya, Jumat (4/2).

    Baca Juga  Mewakili Gubernur Mirza, Sekdaprov Marindo Hadiri Groundbreaking Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi di Jati Agung

    Dengan demikian, kata Bunda Tina sapaan akrabnya. Pihaknya bersama – sama anggota DPRD untuk tetap mengawal dan menggelar program tersebut. Apalagi, informasi yang diterima, kegiatan Soperda dan IP-WK pertama di tinggkat DPRD provinsi

    “Saya pikir sosper itu wajib ya. Sehingga masyarakat bisa mengetahui produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Lampung,” ujar dia.

    Baca Juga  Begawi dan Bandar Lampung Expo 2023 Resmi Dibuka, Walikota Eva Dwiana:

    Lebih lanjut, Bunda Tina memaparkan. Bahwa dalam hal ini Sekertariat DPRD hanya bersifat memfasilitasi kegiatan dan program kerja anggota DPRD, kemudian memastikan kegiatan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

    “Insya allah, dua program ini berjalan sesuai harapan. Dan Alhamdulillah, dua tahun berjalan kegiatan ini sangat bermanfaat di masyarakat. Mudah-mudahan kedepan berguna,” kata dia.

    Pembaca : 79

    LEAVE A RESPONSE

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
    View all posts

    You Might Also Like

    Bandar Lampung

    Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023. “Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023). Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan. “Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi. “Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada. “Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh. Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan. “Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya