Home / Tak Berkategori

Selasa, 9 Desember 2025 - 17:42 WIB

259 Honorer Non-Database BKN Lampung Selatan Terancam Kehilangan Pekerjaan, DPRD Dorong Pemda Cari Solusi

Newskabarindonesia.com, KALIANDA, Lampung Selatan – Sebanyak 259 tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Lampung Selatan terancam kehilangan mata pencaharian setelah kebijakan afirmasi pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu ditutup. Hal ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Kemenpan RB Nomor B/5645 SM.01.00/2025 tertanggal 25 November 2025. (9/12/2025)

Data dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan yang diungkapkan Senin (24/11) menunjukkan, para honorer tersebut terdiri dari 153 tenaga kesehatan, 31 guru, dan 75 tenaga teknis. Tenggat masa kerja mereka yang ditetapkan pemerintah adalah sampai dengan 31 Desember 2025 mendatang.

SE Kemenpan RB juga menekankan bahwa tanggung jawab penyelesaian pegawai non-ASN tersisa berada di tangan pemerintah daerah. Pemda diminta mencari solusi yang sesuai aturan, realistis, adil, dan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Baca Juga  Rektor Terima Audiensi dari Bank Syariah Indonesia

Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan, Bella Jayanti, saat dihubungi Senin (8/12) mengungkapkan komitmen legislatif untuk mengawal nasib para honorer agar mendapatkan perlakuan layak. Menurutnya, penyelesaian masalah ini membutuhkan kerja sama bersama DPRD, Pemkab, dan para honorer itu sendiri.

“Solusi yang dicari harus tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada jalan pintas,” tegas Bella.

Politisi PAN ini mengusulkan beberapa skema solusi, antara lain kontrak kerja berbasis kinerja, penataan ulang kebutuhan tenaga sesuai beban kerja riil OPD, atau integrasi ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan persetujuan dan sesuai kompetensi.

Baca Juga  Ramadhan Fest, PT Prima Indonesia Logistik Perkuat Silaturahim dan Capai Keberkahan di Bulan Ramadhan

Bella juga mengungkapkan adanya jaminan alokasi anggaran tahun 2026 dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, untuk pembayaran honorarium bagi para honorer tersebut. “Yang dibutuhkan sekarang adalah formulasi yang tepat dan sesuai aturan,” tambahnya.

Sebelumnya, SE Kemenpan RB menyatakan bahwa pengadaan Calon ASN (CASN) tahun 2024 (terdiri 248.970 CPNS dan 1.017.111 PPPK) merupakan afirmasi terakhir bagi pegawai non-ASN. Proses seleksi dilaksanakan secara transparan melalui sistem digital SSCASN dan Computer Assisted Test (CAT) hingga Oktober 2025, sedangkan PPPK paruh waktu diselesaikan sampai 25 Agustus 2025.

Sampai saat ini, Kepala BKD Lampung Selatan, Tirta Saputra, belum dapat dihubungi melalui beberapa nomor WhatsApp yang tersedia. (Imron/red)

Share :

Baca Juga

Tak Berkategori

Sahirul Hidayat Apresiasi Lampung Selatan Fest 2026: Dari Kebersamaan, Tumbuh Harapan untuk Masyarakat

Tak Berkategori

Peringatan Hari Bakti PU ke-81, DPU Lampung Selatan Gelar Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kalianda

Tak Berkategori

KPU dan Bawaslu Lampung Selatan Gelar Rakor Pemutahiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Tak Berkategori

Pegawai Samsat Kalianda Berinisial S Diduga Jadi Aspirator, Minta “Jatah” Rp50 ke Penyedia Jasa Bayar Pajak

Tak Berkategori

MUSRENBANGDes Desa Tengkujuh Tahun 2027, Langkah Awal Penyusunan Rencana Pembangunan Berbasis Aspirasi Warga

Tak Berkategori

Tokoh Masyarakat Bersama Perwakilan Warga Desa Kerinjing Ucapkan Terima Kasih kepada Bupati dan DPRD Lampung Selatan atas Pembangunan Masjid Baitur Rohman

Tak Berkategori

Kodaeral I dukung Generasi Muda Ikuti Pendidikan Ekstrakurikuler KKRI di Belawan‎

Tak Berkategori