Home / Tak Berkategori

Rabu, 23 September 2026 - 12:38 WIB

Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi pada 23 September 2026, pembangunan mencakup empat unit fasilitas pendidikan.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sapras), Suyitno, menjelaskan keempat bangunan tersebut terdiri dari:

– Satu unit ruang kelas

– Satu unit perpustakaan

– Satu unit laboratorium IPA

– Satu unit ruang komputer

“Empat lokal, satu untuk ruang kelas, dua perpustakaan, tiga laboratorium IPA dan empat ruang komputer,” ungkap Suyitno.

Ia menambahkan pekerjaan fisik telah mendekati penyelesaian.

“Pekerjaannya hampir rampung, sekitar 90 persen,” ujarnya di lokasi.

Meski nilai anggaran tercantum besar dan jelas di papan informasi, pihak sekolah belum dapat menjelaskan secara pasti apakah keempat fasilitas tersebut sepenuhnya dibiayai dari program revitalisasi senilai Rp1,75 miliar itu.

Baca Juga  Harapan Warga Untuk Hanan A.Rozak

Ketika ditanyakan siapa yang mengusulkan, memperjuangkan, atau mengaspirasikan terealisasinya pembangunan ini, pihak sekolah menutup informasi. Dari sinilah muncul dugaan adanya upaya pengondisian oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan asal-usul program.

Suyitno menyebut Kepala Sekolah adalah Miskam, sedangkan Ketua Yayasan Nurul Aziz dipimpin Bustanul Arifin, S.A., S.Sy. Untuk unsur pengawas dari P2SP disebutkan nama Ruli, yang saat itu berada di Kalianda. Terdapat pula posisi sekretaris dalam struktur P2SP, namun identitasnya tidak dijelaskan lebih lanjut.

Hingga saat ini belum dapat dipastikan adanya penyimpangan anggaran maupun pungutan, namun minimnya keterbukaan informasi menjadi hal yang patut dipertanyakan mengingat nilai dana negara yang digunakan mencapai lebih dari Rp1,75 miliar.

Baca Juga  Walikota Bandar Lampung Serahkan Surat Keputusan (SK) PNS Yang Memasuki Usia Pensiun

Selain persoalan transparansi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi sorotan serius.

Berdasarkan pengamatan langsung tim media, tidak ada satu pun pekerja yang terlihat mengenakan alat pelindung diri (APD) — seperti helm pengaman, sepatu keselamatan, maupun sarung tangan — saat melakukan pekerjaan konstruksi. Mereka bekerja tanpa perlengkapan pelindung sama sekali.

Belum diketahui apakah APD sebenarnya tersedia namun tidak digunakan saat itu, atau memang belum disediakan oleh pihak pelaksana. Kondisi ini memprihatinkan mengingat pekerjaan pembangunan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. (Imron)

Share :

Baca Juga

Tak Berkategori

Peringatan Hari Bakti PU ke-81, DPU Lampung Selatan Gelar Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Kalianda

Tak Berkategori

KPU dan Bawaslu Lampung Selatan Gelar Rakor Pemutahiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Tak Berkategori

Pegawai Samsat Kalianda Berinisial S Diduga Jadi Aspirator, Minta “Jatah” Rp50 ke Penyedia Jasa Bayar Pajak

Tak Berkategori

MUSRENBANGDes Desa Tengkujuh Tahun 2027, Langkah Awal Penyusunan Rencana Pembangunan Berbasis Aspirasi Warga

Tak Berkategori

Tokoh Masyarakat Bersama Perwakilan Warga Desa Kerinjing Ucapkan Terima Kasih kepada Bupati dan DPRD Lampung Selatan atas Pembangunan Masjid Baitur Rohman

Tak Berkategori

Kodaeral I dukung Generasi Muda Ikuti Pendidikan Ekstrakurikuler KKRI di Belawan‎

Tak Berkategori

Semarak HUT TNI 81 : Kodaeral I Gelar Baksos Setetes Darah Sejuta Harapan

Hukum dan Kriminal

‎Perbudakan Modern di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Hambat Kesejahteraan Sosial