Berdasarkan peninjauan langsung di lokasi pada 23 September 2026, pembangunan mencakup empat unit fasilitas pendidikan.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana (Waka Sapras), Suyitno, menjelaskan keempat bangunan tersebut terdiri dari:
– Satu unit ruang kelas
– Satu unit perpustakaan
– Satu unit laboratorium IPA
– Satu unit ruang komputer
“Empat lokal, satu untuk ruang kelas, dua perpustakaan, tiga laboratorium IPA dan empat ruang komputer,” ungkap Suyitno.
Ia menambahkan pekerjaan fisik telah mendekati penyelesaian.
“Pekerjaannya hampir rampung, sekitar 90 persen,” ujarnya di lokasi.
Meski nilai anggaran tercantum besar dan jelas di papan informasi, pihak sekolah belum dapat menjelaskan secara pasti apakah keempat fasilitas tersebut sepenuhnya dibiayai dari program revitalisasi senilai Rp1,75 miliar itu.
Ketika ditanyakan siapa yang mengusulkan, memperjuangkan, atau mengaspirasikan terealisasinya pembangunan ini, pihak sekolah menutup informasi. Dari sinilah muncul dugaan adanya upaya pengondisian oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan asal-usul program.
Suyitno menyebut Kepala Sekolah adalah Miskam, sedangkan Ketua Yayasan Nurul Aziz dipimpin Bustanul Arifin, S.A., S.Sy. Untuk unsur pengawas dari P2SP disebutkan nama Ruli, yang saat itu berada di Kalianda. Terdapat pula posisi sekretaris dalam struktur P2SP, namun identitasnya tidak dijelaskan lebih lanjut.
Hingga saat ini belum dapat dipastikan adanya penyimpangan anggaran maupun pungutan, namun minimnya keterbukaan informasi menjadi hal yang patut dipertanyakan mengingat nilai dana negara yang digunakan mencapai lebih dari Rp1,75 miliar.
Selain persoalan transparansi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi sorotan serius.
Berdasarkan pengamatan langsung tim media, tidak ada satu pun pekerja yang terlihat mengenakan alat pelindung diri (APD) — seperti helm pengaman, sepatu keselamatan, maupun sarung tangan — saat melakukan pekerjaan konstruksi. Mereka bekerja tanpa perlengkapan pelindung sama sekali.
Belum diketahui apakah APD sebenarnya tersedia namun tidak digunakan saat itu, atau memang belum disediakan oleh pihak pelaksana. Kondisi ini memprihatinkan mengingat pekerjaan pembangunan memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. (Imron)
