Newskabarindonesia.com – Candipuro (lamsel)– Hampir enam bulan terakhir, hiruk pikuk permasalahan di Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, terus menjadi sorotan. Namun, di tengah gejolak yang berujung pada aksi protes hingga penyegelan kantor desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) justru dianggap bungkam dan tak berkutik.

Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa yang seharusnya menjadi penyambung lidah warga. Tak sedikit yang menilai, sikap diam BPD justru memperkeruh situasi dan menambah kecurigaan adanya “main mata” dengan pemerintah desa.

“Banyak masalah yang menguap keluar, bahkan sampai ke media sosial, hingga laporan dugaan korupsi dana desa ke aparat penegak hukum. Tapi BPD seolah masa bodoh. Kalau terus dibiarkan, ini bom waktu yang bisa meledak kapan saja,” tegas Sudaryanto, salah satu warga, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, fungsi kontrol BPD tidak hanya sebatas mengawasi keuangan desa. Lebih dari itu, BPD dituntut responsif terhadap segala gejolak sosial, budaya, hingga kinerja aparatur desa.

“Saya heran, ada penyegelan kantor desa, unjuk rasa, tapi tindakan BPD apa? Jangan hanya diam, jangan sampai seperti sapi ompong,” ucap Sudaryanto dengan nada tinggi.

Ia menambahkan, warga khawatir sikap pasif BPD justru berpotensi memicu konflik horizontal. “Kesabaran kami sudah di ambang batas. Polisi meminta warga menjaga Kamtibmas, tapi kalau BPD tidak koperatif, ini bahaya. Jangan sampai warga bertindak spontan di luar kendali,” ujarnya.

Warga pun menuntut agar BPD segera keluar dari sikap diam dan menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam mengawal aspirasi. “Kami hanya mengingatkan, BPD punya tugas krusial menjaga harmoni dan stabilitas desa. Jangan jadi penonton,” tandas Sudaryanto.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPD Desa Sinar Palembang belum memberikan pernyataan resmi. (Imron/Red)