Ketua Komisi V DPRD Lampung Hadiri Rapat Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan.

9 Juni 2021

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menghadiri Rapat Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Rabu (09/06/2021).

Rapat forum kemitraan pemangku kepentingan Provinsi Lampung di pimpin Sekdaprov Fahrizal Darminto.

Turut hadir dalam rapat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala BPJS cabang Bandar Lampung, Kepala BPJS cabang Metro, Kepala BPJS cabang Kotabumi, serta perwakilan dari unsur TNI/Polri dan Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Rapat ini digelar guna meningkatkan koordinasi dan pelayanan oleh pemangku kepentingan kepada masyarakat, dan meningkatkan kepesertaan.

Saat ini, program JKN-KIS telah memasuki tahun ke-7 sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, diantaranya mencegah kemiskinan, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan meningkatkan angka harapan hidup.

Baca Juga Arinal Hadiri Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Lampung

Capaian kepesertaan program JKN-KIS di tingkat nasional per desember 2020 telah mencapai 82% atau 222.460.428 orang. Diharapkan pada tahun 2024 capaian kepesertaan telah mencakup 98% dari jumlah penduduk Indonesia.

Untuk Provinsi Lampung, capaian kepesertaan program JKN-KIS mencapai 75% atau 6.799.914 orang dari total 9.062.766 jumlah penduduk. Capaian kepesertaan Kabupaten Lampung Utara menjadi yang tertinggi di Provinsi Lampung yaitu 98,9% disusul Kabupaten Pesisir Barat sebesar 96,1%.

Baca Juga Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023. “Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023). Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan. “Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi. “Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada. “Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh. Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan. “Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya

Sementara itu, kepesertaan di Kabupaten Lampung Tengah menjadi yang terendah di Provinsi Lampung, yaitu 59,1% disusul Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 60,8%.

Untuk itu, Sekdaprov Lampung menginstruksikan kepada Bappeda dan Biro Kesra Provinsi Lampung untuk mengkaji dan menganalisa guna meningkatkan kepesertaan JKN-KIS di Provinsi Lampung, khususnya pada daerah yang masih rendah capaian kepesertaannya.

Di sisi lain, Indeks Kepuasan Peserta (IKP) JKN-KIS Depwil XIII yang meliputi Provinsi Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung mencapai angka 81,5. Angka tersebut setara dengan IKP Nasional sebesar 81,5, (Bdr).

FacebookTwitterWhatsAppWeChatLineShare

Pembaca : 246