Newskabarindonesia.com (lamsel) – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Aceng Dede Suhendar atau ADS, memberikan penjelasan tambahan atas pernyataan yang ia sampaikan sebelumnya terkait pola pembangunan yang responsif terhadap isu viral.
Penjelasan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran negatif atau seolah-olah menolak aspirasi masyarakat.
“Saya ingin meluruskan bahwa pernyataan sebelumnya bukan bentuk kritik yang melemahkan, melainkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan sistem perencanaan di tahun 2026,” kata Dede dalam keterangan tertulis kepada Tiga Pena Indonesia, Sabtu (14/6/2025).
ADS menyatakan, ia sangat mengapresiasi dan mendukung penuh semangat kepala daerah yang responsif, peduli, dan mau bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa semua proses pembangunan daerah tetap harus berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan.
“Seluruh alur perencanaan pembangunan daerah, baik melalui e-planning maupun e-pokir sudah terdokumentasi secara sistematis dalam sistem informasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, tahapan dan prosedurnya tetap harus diikuti agar tidak menimbulkan ketimpangan atau konflik prioritas,” tegas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.
Menurutnya, respon cepat terhadap aspirasi masyarakat yang muncul secara mendadak tetap perlu diarahkan agar tidak menggeser program-program lain yang telah lama diperjuangkan dan direncanakan.
“Yang kami tekankan bukan menolak pembangunan yang muncul akibat isu viral, tapi bagaimana menata quick response agar tetap berjalan tanpa mengganggu sistem perencanaan yang sudah ada. Dikhawatirkan tumbuhnya stigma masyarakat “kalau tidak viral tidak dikerjakan oleh pemerintah padahal dipemerintahan saat ini sangat terbuka dengan masukan masyarakat ,” tambahnya.
ADS juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi anggaran tahun ini, yang menurutnya sangat berdampak positif, khususnya dalam menambah alokasi untuk infrastruktur dan pendidikan.
“Efisiensi yang dilakukan oleh Pemkab tahun ini sangat positif. Terbukti mampu membuka ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti infrastruktur dan sektor pendidikan,” jelasnya.
Sebagai penutup, Dede berharap publik dapat melihat pernyataannya dalam konteks perbaikan system. Bukan sebagai bentuk penolakan terhadap aspirasi rakyat.
“Kami di DPRD tentu mendukung semua upaya yang pro-rakyat. Tapi kami juga punya tanggung jawab menjaga agar perencanaan tetap berjalan sesuai prosedur, agar keadilan dan keberlanjutan bisa terjaga,” tutup anggota DPRD dari Dapil Waysulan, Katibung dan Candipuro ini. ***
