Newskabarindonesia.com, KALIANDA – Komisi III DPRD Lampung Selatan membuka suara keras terkait kualitas pekerjaan rekanan di lingkup Dinas PUPR Provinsi Lampung Selatan. Anggota Komisi III, Ismail, mengaku sering menemukan kualitas pekerjaan yang buruk namun tak mendapatkan apapun, sementara rekanan yang konsisten berkinerja baik juga tak mendapatkan apresiasi.
“Kalau terus begini, bakal jadi preseden buruk! Rekanan lain bakal berpikir tidak perlu menjaga kualitas karena yang mengenyampingkan pun tak dinilai,” ujar Ismail dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (21/1/2026).
Komisi III bahkan menuntut Dinas PUPR segera ciptakan sistem evaluasi kinerja pihak ketiga dengan memberikan reward berupa prioritas atau poin tambahan agar persaingan menjadi sehat dan kompetitif.
Hal ini menjadi sorotan karena total alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2026 mencapai Rp267,6 milyar, dengan Bidang Bina Marga mendominasi dengan Rp178 milyar. Sebesar Rp100 milyar di antaranya merupakan pinjaman dari PT SMI.
Kepala Bidang Bina Marga, Hasanuddin, menyatakan fokus tahun ini adalah 97 ruas jalan dengan panjang total 535 KM yang mencakup jalan wisata, industri, dan rawan bencana. Namun, hingga kini masih ada proses koreksi untuk rencana 10 ruas jalan kabupaten.
Tak hanya itu, ditemukan juga 13 paket pekerjaan tahun 2025 yang molor hingga 2026. Sekretaris PUPR, Cheppy Bahuga, menjelaskan bahwa beberapa di antaranya sudah PHO dan diberikan waktu hingga 50 hari pasca kontrak dengan sistem denda per hari.
“Kualitas harus jadi prioritas utama, apalagi dengan anggaran yang besar dan sebagiannya dari pinjaman. Jangan sampai uang rakyat terbuang percuma karena sistem yang tidak adil,” tegas salah satu anggota dewan yang tidak ingin disebutkan namanya. (Red)
