MEDAN – newskabarindonesia.com: Menyikapi polemik dugaan pemerasan terhadap beberapa jukir Dishub Kota Medan Kecamatan Medan Belawan, Bambang Heriadi selaku pengawas akan tempuh jalur hukum, Senin (6/4/2026).

Pengawas Dishub Kota Medan Kecamatan Medan Belawan, Bambang Heriadi memastikan dan menyesalkan uang setoran  retribusi parkir diambil paksa oleh preman terhitung tanggal 23 Maret sampai 05 April 2026.

Informasi berhasil dihimpun, keresahan di alami Jukir atas tindakan premanisme seolah kebal hukum tentu menghambat peningkatan PAD Kota Medan melalui pengelolaan parkir di Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara.

“Hasil uang pembayaran retribusi parkir tepi jalan Sumatera Belawan di beberapa titik melalui juru parkir (jukir) secara paksa diambil oleh preman itu diketahui anggota/pengurus salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) berinisial, R, H, dan J”.

Pemko Medan bertujuan masyarakat dalam membayar retribusi parkir tepi jalan kendaraannya. Dengan harapan, hal itu dapat meningkatkan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat sekaligus meningkatkan PAD Kota Medan dari sektor retribusi parkir tepi jalan.

“Kerugian terhitung tanggal 23 Maret – 05 April 2026. Setoran jukir Dishub Kota Medan Kecamatan Medan Belawan di Jalan Sumatera Belawan mencapai Rp 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per hari nya kini dinikmati sejumlah preman yang berlindung di ormas”, Ungkapnya.

Dirinya berupaya melakukan mediasi dan diketahui Kepala Lingkungan 02 Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan. Ternyata kesepakan tertulis berbunyi dalam surat pernyataan agar inisial H tidak mengganggu juru parkir di abaikannya.

“Walikota Medan, Rico Waas diharapkan dan secepatnya mengatasi premanisme dan merazia jukir liar di Kecamatan Medan Belawan mengingat sektor ini merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dirinya berharap ada respon cepat dan langkah konkret mengatasi keresahan jukir dilapangan”, Ucap Bambang Heriadi Pengawas Dishub Kota Medan Kecamatan Medan Belawan kepada media.

(Rikcy/tim)