Medan Belawan – newskabarindonesia.com: Dalam rangka “Bakti Nelayan” Kementrian Kelautan Dan Perikanan (KKP) diwakilkan Plt. Direktur Jendral Perikanan Tangkap yaitu Muhammad Zaini Hanafi, M.M melakukan kunjungan kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan bersama Komisi IV DPR-RI di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Rabu (16/12/2020).

Kunjungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Komisi IV DPR-RI berlangsung di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Jalan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan – Sumatera Utara berjalan dengan lancar dan tertip sesuai protokol kesehatan (Prokes).

Dalam sambutannya, Plt Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini Hanafi menyampaikan Puji syukur kita panjatkan ke hadirat tuhan yang maha esa, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Sumatera Utara bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belaawan ini.

“Pergi berlayar ke Selat Malaka dengan semangat yang membara Apa Kabar bapak – ibu warga Sumatera Utara semoga sehat – sehat semuanya”.

Disini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR-RI yang selalu mengawal program dan kegiatan KKP untuk kemajuan Provinsi Sumtera Utara. Tuturnya, Plt Direktur Jendral Perikanan Tangkap.

Lanjut, Plt Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini Hanafi menyampaikan apresiasi kepada para nelayan, pelaku usaha, serta masyarakat kelautan dan perikanan yang hadir pada hari ini.

Tanpa kerja keras dan jasa Saudara-saudara sekalian, kita semua tidak mungkin dapat menikmati hidangan ikan sebagai sumber protein hewani yang menyehatkan dan mencerdaskan. Sebutnya

Seperti yang telah kita ketahui bersama, pandemi covid-19 selama kurang lebih 9 bulan ini telah memberikan dampak yang sangat luas. Dari yang awalnya hanya soal penyakit, namun saat ini sudah mengarah ke aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

” Awalnya hanya berdampak pada sektor kesehatan, saat ini juga berdampak pada sektor ekonomi termasuk bidang kelautan dan perikanan,” tuturnya Dirjen Perikanan Tangkap.

Disini, Pemerintah di Pusat maupun di Daerah terus berfokus untuk menekan habis rantai penyebaran virus Covid-19. Semoga Tuhan YME meridhoi ikhtiar dan doa kita semua sehingga virus Covid-19 segera hilang sepenuhnya dari negara yang kita cintai ini.

Untuk menjaga agar nelayan tetap berusaha dan sub sektor perikanan tangkap sebagai salah satu garda terdepan ketahanan pangan tetap bergulir dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan Ditjen Perikanan Tangkap telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain,

Semakin diintensifkannya pelaksanaan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), dimana perizinan usaha perikanan tangkap dilakukan secara full online dan paperless serta diselesaikan dalam 1 jam sejak persyaratan dipenuhi.

Melalui mekanisme ini, pelaku usaha dan nelayan yang mengajukan izin tidak lagi perlu bertatap muka dengan petugas Menetapkan prosedur pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan dan di atas kapal perikanan.

Relaksasi kebijakan dalam pelayanan kesyahbandaran termasuk perpanjangan masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi nelayan kecil dll.

Bantuan stimulus penanggulangan dampak ekonomi Covid-19 dalam bentuk bantuan alat penangkapan ikan, mesin kapal perikanan, frezeer, roda 3 berpendingin, dll.

Bantuan lainnya untuk nelayan dalam bentuk Gerakan Nasi Ikan, Lebaran Ikan, hingga Kegiatan Bakti Nelayan. Jelasnya Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini Hanafi M.M.

Selanjutnya, pemberian bantuan permodalan usaha perikanan dari Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp. 15.127.000 (Lima belas miliyar seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan secara simbolis kepada 6 (enam) pelaku usaha pembudidaya ikan.

Kemudian, kami berharap, kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi para nelayan, pengusaha perikanan, dan stakeholder perikanan terkait lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Ujarnya

Dengan berbagai pertimbangan di berbagai aspek, saat ini pemerintah sudah membuka kembali aktivitas masyarakat secara terbatas dan hati-hati dengan pemenuhan kaidah protokol kesehatan secara ketat. Harapnya Dirjen Perikanan Tangkap

Lanjutnya, Seiring dengan itu, kita semua harus dapat melaksanakan aktivitas dengan menambahkan kebiasaan baru yang lebih sehat ataupun lebih baik melalui protokol kesehatan sebagaimana telah dirilis oleh pemerintah. Kita harus bisa melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) agar aktivitas kita terhindar dari bahaya virus dan Pandemi Covid -19 dapat segera diatasi.

Selain itu, bersamaan dengan kegiatan ini, kemarin kami telah mensosialisasikan kembali perizinan usaha perikanan tangkap melalui SILAT. Dalam kegiatan tersebut, kami juga menyampaikan berbagai hal penting terkait kebijakan pengelolaan perikanan diantaranya:

Permen KP nomor 58 tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, RPP tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sektor Kelautan dan Perikanan; Implementasi pendaftaran kapal perikanan; RPP tentang perizinan usaha berbasis resiko dan tata cara pengawasan; dll.

Dengan berbagai kebijakan dan langkah upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah saat ini, saya minta kepada Bapak/Ibu sekalian untuk tetap optimis dan bersabar dalam menghadapi masa sulit ini. Percayalah bahwa pemerintah akan tetap hadir di tengah Bapak/Ibu sekalian. Bersama-sama kita perangi wabah ini.

Kita semua berharap, selain bapak/Ibu selalu sehat, juga bapak/Ibu tetap dapat melaut seperti dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat. Dengan demikian, kontribusi kita untuk menjaga ketahanan pangan nasional tetap optimal. Tuturnya Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini Hanafi.

Turut hadir Plt. Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Bapak Muhammad Zaini Hanafi, MM., Ketua komisi IV DPR RI Bapak Sudin , wakil ketua Komisi IV DPR RI sekaligus team Reses masa persidangan II tahun sidang 2020-2021, Bapak H Dedi Mulyadi, jajaran anggota Komisi IV DPR RI., Walikota Medan mewakili., Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Henry M Batubara., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mewakili., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Medan mewakili., Kepala Sub Divisi Kemitraan dan Pendamping Usaha – Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan., jajaran koordinator dan sub koordinator Lingkup DJPT – KKP., jajaran Forkompinda dan Musda Kota Medan serta seluruh tamu undangan.

(Rikcy)