Bandar Lampung

Pemkot Salurkan Bantuan Beras dan Sembako Bagi Korban Banjir

BANDAR LAMPUNG—Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memberikan bantuan beras kepada warga yang terdampak banjir di beberapa wilayah kota Bandar Lampung.

Bantuan tersebut disalurkan langsung oleh petugas terkait untuk meringankan beban para korban yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam tersebut.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan pemkot akan terus berupaya memberikan bantuan dan mendukung proses pemulihan pasca-banjir.
“Kami peduli terhadap kondisi masyarakat yang terdampak banjir dan akan memastikan bantuan ini sampai tepat waktu,” ujar Wali Kota.

Baca Juga  Lesty Apresiasi Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia dari Rumah ke Rumah

Selain beras, bantuan berupa sembako dan perlengkapan lainnya juga disiapkan untuk warga yang membutuhkan. Pemkot juga terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir dan pemulihan berjalan dengan baik.

Baca Juga  Polresta Bandar Lampung Amankan PSU Di TPS 31 Kedaton dan TPS 19 Way Kandis

Selain itu Bunda Eva sapaan akrab Eva Dwiana menambahkan, Pemkot akan segera memperbaiki fasilitas dan rumah yang rusak akibat banjir.

“Malam ini OPD, camat dan lurah turun ke lokasi membantu warga dan menyalurkan bantuan,”tutup Eva Dwiana.

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023. “Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023). Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan. “Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi. “Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada. “Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh. Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan. “Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya