Bandar Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung menyarankan agar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bisa menyampaikan sesuatu secara bijak.
“Jadi saya kira perlu ada penyajian informasi yang jelas kemudian penyampaian dengan gestur yang lebih bijak,”kata Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Noerdin, Selasa (24/08/2021).
“Karena dia perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya harap ada koordinasi yang baik,”ungkap diam
Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini memprediksi bahwa pemerintah provinsi Lampung sudah lelah dengan sikap dari pemerintah pusat.
“Maksud saya pak gubernur mungkin ada rasa lelah karena sepertinya selalu disalahkan. Tapi dia juga butuh support dan penghormatan yang baik,”ucap dia.
Baca Juga *Polresta Bandar Lampung Amankan Kedatangan Logistik Surat Suara dan Alat Bantu Coblos Bagi Tuna Netra* Bandar Lampung - Polresta Bandar Lampung mengamankan kedatangan logistik pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, pada Jumat (05/01/2024). Logistik pemilu tersebut yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Surat suara DPD-RI serta alat bantu coblos (template) bagi pemilih tuna netra untuk memilih calon DPD-RI. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Abdul Waras, S.I.K., melalui Kasi Humas AKP Agustina Nilawati, menyatakan bahwa pengamanan logistik pemilu merupakan langkah proaktif dari pihak kepolisian untuk memastikan integritas dan keamanan seluruh proses pemilu. "Kita memastikan bahwa seluruh logistik dari tahap pendistribusian hingga penyimpanan di gudang Kantor KPU Kota Bandar Lampung dalam keadaan aman, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung secara aman, lancar, dan transparan," ujar Iptu Agustina Nilawati saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (5/1/2024) siang. Nila juga menjelaskan bahwa logistik pemilu yang datang hari ini, yaitu berupa surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 806.899 lembar, Surat Suara DPD RI sebanyak 806.899 lembar serta 2.880 lembar alat bantu coblos tuna netra pada DPD-RI. Logistik pemilu yang diangkut dengan menggunakan 2 unit kendaraan truk Hino Tronton dengan pengawalan dan pengamanan ketat dari jajaran Sat Brimob dan Polresta Bandar Lampung. “Kedatangan logistik pemilu ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dan sejumlah komisioner KPU dan juga mendapat pengawasan dari pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung,” ungkap Nila. Nila juga menambhakan selain mengamankan kedatangan logistik pemilu, pihaknya juga fokus melakukan pengamanan kegiatan kampanye yang sedang berlangsung di sejumlah lokasi maupun proses pelipatan surat suara pemilu yang berlangsung di gudang KPU. “Kita seluruh tahapan Kampanye di Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” Jelas Nila. (*)
Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah pusat dan provinsi harus sama-sama saling mengkoreksi terkait persoalan ini.
“Harus saling koreksi, bukan saling tuding. Apakah data yang disampaikan ke pemerintah pusat bersifat valid atau tidak,”jelas dia.
“Kita harus koreksi juga apakah data dari kawan-kawan pemerintah kabupaten dan kota sudah terkoreksi dengan baik,”jelas dia.
Sehingga prinsip dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, kata dia, harus diperhitungkan juga.
Jangan sampai karena data tidak valid, ia mencontohkan, ternyata dilapangan sedang zona merah dan pelaksanaan PTM tetap berjalan.
“Ini akan berdampak lebih berbahaya, akan terjadi varian baru dengan terpaparnya para murid. Ini yang tidak kita harapkan,”ungkap dia.
“Artinya pemerintah pusat juga akan menghormati kalau kita bisa memberikan informasi dengan data. tapi pusat akan koreksi kalau kita tidak ada data yang valid,”ungkap dia.
Dilain sisi, ia menilai, persoalan ini tidak akan berdampak pada kurangnya perhatian pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
“Kalau itu, saya rasa pemerintah pusat akan objektif melihatnya. Jadi tidak serta merta mereka langsung seperti anak kecil mengurangi anggaran untuk pemprov,”pungkas Watonie Noerdin.
Pembaca : 169
