Bandar Lampung

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Pasar UMKM

Linkarutama.com – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) Pembangunan Pasar UMKM di Komplek Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, Senin (30/10/2023).

Peletakan batu pertama tersebut dilakukan bersama Kementerian BUMN Republik Indonesia yang diwakili Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Republik Indonesia Edi Eko Cahyono, bersama dengan Ketua Dekranasda Provinsi Lampung Ibu Riana Sari Arinal, dan jajaran Direksi 14 BUMN dibawah koordinasi Kementerian BUMN.

Selain itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan 14 BUMN dalam mendukung Pembangunan Pasar UMKM.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Arinal menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud upaya dalam membangun semangat sinergitas dalam rangka penguatan dan pemberdayaan pelaku UMKM, sebagai salah satu penyangga ekonomi di Provinsi Lampung.

“Pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah adalah pelaku ekonomi yang penting baik bagi perekonomian Lampung maupun nasional. UMKM sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja maupun bagi pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Gubernur Arinal menjelaskan bahwa di Provinsi Lampung terdapat 273.457 unit UMKM yang terdiri dari usaha mikro 263.778 unit, usaha kecil sebanyak 9.303 unit dan usaha menengah sebanyak 376 unit.

“Potensi kuantitas UMKM tersebut merupakan pelaku ekonomi yang harus terus kita pelihara dan kembangkan untuk pembangunan ekonomi Lampung yang maju dan berkualitas,” ujarnya.

Baca Juga  Beraksi di 7 TKP, DPO Spesialis Curanmor asal Lampung Timur Dibekuk Polisi

Kegiatan usaha UMKM, telah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Oleh karenanya Gubernur Arinal menginisiasi pembangunan Pasar UMKM sebagai dalam upaya untuk terus meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan UMKM, dalam rangka menumbuhkan pusat hilirisasi dari produk-produk UMKM berbasis komoditas unggulan Lampung.

Gubernur Arinal menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia dan jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Lampung Budiyono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung Bambang Hermanto, serta kepala jajaran 14 BUMN, antara lain PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Bank Mandiri, PT. Pelindo, PT. Pertamina, PT. Pupuk Indonesia, PT. Perusahaan Gas Negara, PT. Jasa Raharja, PT. Asuransi Kredit Indonesia;

PT. Mineral Industri Indonesia, PT. Jaminan Kredit Indonesia, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara 3, dan PT. Telekomunikasi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Republik Indonesia Edi Eko Cahyono mengatakan bahwa Pembangunan UMKM Center Lampung ini telah direncanakan sejak akhir tahun 2022, dan didukung oleh 14 BUMN kolaburator dengan maksud untuk bisa mendorong UMKM agar maju dan berkembang sebagaimana arahan Bapak Menteri BUMN.

Dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Jelas Edi Eko Cahyono, BUMN hadir dalam tiga upaya besar yaitu pertama, Akses Terhadap Pendanaan dengan harapan bisa mendorong UMKM yang masih membutuhkan dukungan. Kedua, Aspek Pembinaan, ini yang dibutuhkan untuk mendampingi UMKM dari tradisional menuju modern yang nantinya diharapkan bisa Go Digital dan Go Internnasional.

Baca Juga  Satgas Penertiban Pembangunan Pemkot Temukan Rumah Berdiri Di Atas Saluran Air

Dan Ketiga, Akses Terhadap Pasar atau Akses to market, sebagaimana kegiatan ini.

“Tentunya kami berbahagia atas groundbreaking ini yang merupakan inisiasi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Kami siap mendukung apa yang menjadi kebutuhan melalui sebuah program kolaborasi,” ujar Eko.

Seperti diketahui, Pasar UMKM ini dibangun dengan menempati Lahan seluas 4.853 meter persegi dan bangunan seluas 1.297,40 meter persegi dengan memiliki beberapa fungsi yaitu lantai 1 terdapat area display dan outlet etalase produk UMKM dari 15 kabupaten kota dan fasilitas pendukung lainnya, terdapat pula Area Coffee.

Shop sebagai outlet produk unggulan Provinsi Lampung, dan Co – Working Space untuk pelaku bisnis dan Lavatory.
Lalu lantai II terdapat area peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan pegiat UMKM, Co-Working space (Pelaku bisnis), Kantor pengelola, Fasilitas outlet komoditas unggulan Lampung dan fasilitas pendukung lainnya seperti : Hall, Ruang tunggu VIP, Musholla dan Lavatory.

Kemudian Area di luar ruang yang berada di sisi kanan dan kiri bangunan akan berfungsi sebagai tempat kegiatan Bazar produk UMKM dan eventevent penunjang aktivitas Pasar UMKM

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bandar Lampung

Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023. “Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023). Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan. “Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi. “Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada. “Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh. Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan. “Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya