Newskabarindonesia.com’ KALIANDA – 8 Juli 2026 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ketidaksesuaian pengelolaan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan untuk Tahun Anggaran 2025, dengan nilai temuan mencapai Rp3 miliar.

Hal ini terungkap dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (8/7/2026).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hasan, mengakui adanya temuan tersebut saat memberikan keterangan di hadapan pimpinan DPRD.

“Benar, BPK menemukan temuan senilai Rp3 miliar,” ujar Hasan di meja sidang Banggar.

Menurut Hasan, pihaknya telah diberikan batas waktu dari BPK untuk menyelesaikan pengembalian dana tersebut paling lambat tanggal 15 Juli 2026.

“BPK memberikan waktu sampai tanggal 15 Juli untuk pengembalian,” jelasnya di halaman gedung DPRD usai rapat.

Temuan pemeriksaan menyangkut pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik, non-konstruksi, serta jasa konsultansi pada tahun 2025 yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai rincian jenis pekerjaan maupun nama rekanan yang terlibat, Hasan enggan menjelaskan secara rinci. Terkait status rekanan tersebut apakah masih bisa mengikuti proses pengadaan di masa mendatang, Hasan menyatakan hal itu tergantung aturan sistem lelang yang berlaku.

“Kalau untuk pekerjaan ke depannya dalam sistem lelang, apakah masih bisa digunakan atau tidak, itu tergantung ketentuan sistemnya,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak BPK maupun Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan terkait rincian temuan tersebut. (Red)