Home / Bandar Lampung / Hukum dan Kriminal

Kamis, 5 Agustus 2021 - 20:58 WIB

Fraksi Golkar Membantah Tertidur Saat Paripurna Dilangsungkan

Bandar Lampung – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung yang terlihat tertidur saat rapat Paripurna tentang Penyampaian Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun 2021 dan 2022 selasa (03/08) kemaren mengklaim jika hal tersebut tidak benar.

Anggota Fraksi dari Golkar berinisial DPE mengatakan, jika ia membantah terkait adanya beberapa media yang memberitakan dirinya sedang tertidur saat paripurna dengan Gubernur Lampung.

Baca Juga  KRS PMI Unit Unila Gelar Diklat dan Baksos KSR Angkatan XXXII

“Bukan sedang tertidur, berita itu kan menduga sedang tertidur, saya Yakinkan 100 persen saat paripurna itu saya tidak sedang tertidur karena saya menyimak betul paripurna itu, “kata DPE saat di wawancara media di komisi III DPRD Provinsi Lampung. Rabu (04/08)

Untuk itu, ia mengungkapkan, jika paripurna KUPA dan PPAS itu hanya sebentar dibandingkan paripurna sebelum nya yang memakan waktu lama.

“Menurut saya paripurna itu, paripurna yang waktu nya singkat di bandingkan paripurna sebelum – sebelumnya, “urainya

Baca Juga  Di Bulan Ramadhan, Sahlan Syukur Gelar Reses di Beberapa Desa

Ia menambahkan, dari awal dirinya semangat saat paripurna itu akan di gelar diawali dengan lagu kebangsaan RI dengan semangat untuk menyanyikan.

” Dimulai dari lagu Indonesia Raya saya semangat bernyanyi nya, dimana saya bisa tertidur apalagi pulas, Apapun yang kalian lihat jika berburuk sangka, memejam kan mata itu kan bukan berarti tidur karena berpikir pun bisa memejamkan mata,”tandasnya

Share :

Baca Juga

Hukum dan Kriminal

Tim Patroli Trantibum Kecamatan Medan Belawan Grebek Tempat Pengedar Narkoba

Hukum dan Kriminal

Kinerja PPA Polres Pelabuhan Belawan Dipertanyakan : Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Masih Berkeliaran

Hukum dan Kriminal

‎Perbudakan Modern di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Hambat Kesejahteraan Sosial

Apakabar INDONESIA

Pengawasan Perikanan Buruk, Ketua KPI Belawan, Rudi Hartono : KKP Tutup Mata “Tewasnya Awak Kapal Ikan” DPRD Sumut Wajib RDP

Hukum dan Kriminal

3 Awak Tewas, Pengawasan Pemerintah Perikanan Belawan Dinilai Amburadul : KPI Desak DPRD Sumut Gelar RDP

Hukum dan Kriminal

Jaga Gerbang Laut Indonesia: Kodaeral I dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Balpres

Hukum dan Kriminal

Usia Kapal Ikan di Gabion Kian Tua, KPI Belawan Rentan Kecelakaan : Izin SLO Patut di Awasi

Hukum dan Kriminal

KPI Cabang Belawan desak APH Periksa Kapal Ikan Sesuai Permen KP No. 3 Tahun 2021