MEDAN – newskabarindonesia.com: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DPD HNSI Sumatera Utara, Azlinda Nailufari Hutagalung, S.Pi dan jajaran hadiri Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia, Selasa (6/8/2024).
Para pengurus DPD HNSI Sumut dengan uniform baju warna biru dalam mengikuti sosialisasi di Radisson Hotel Medan melalui Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia itu berjalan dengan lancar.
Pemaparan disampaikan dalam Rancangan PERMENKP tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Tarif Atas Jenis PNBP berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan serta Sosialisasi terkait proses bisnis level 3 pengelolaan operasional pelabuhan.
Tentunya kegiatan tersebut dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi masyarakat nelayan secara langsung dan memperkuat keterlibatan serta partisipasi masyarakat khususnya para nelayan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Para peserta dan undangan yang hadir di antaranya pejabat KKP, baik itu Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal, para Direktur Direktorat Perikanan Tangkap, para Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Pelabuhan Nusantara, Kadis Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara, Kepala Pangkalan Pendaratan ikan, HNSI, Pelaku Usaha dan Asosiasi.
Acara di buka oleh Kepala Biro Hukum KKP, Dr. Effin Martiana, SH. MH. mewakili Sekretaris Jenderal KKP kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dengan moderator Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara serta dua narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktur Perizinan dan Kenelayanan dan Direktur Kepelabuhanan Perikanan).
Disamping itu, DPP HNSI Ketum Laksamana (Purn) TNI Sumardjono memerintahkan kepada DPD HNSI Sumut dan jajarannya agar menyampaikan aspirasi para nelayan.
“Ikut juga berhadir, Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi, SH dan Ketua DPC HNSI Kabupaten Deli Serdang, Mulkan dan beberapa orang pengurus”.
Ketua DPD HNSI Sumut Azlinda Nailufari Hutagalung, S.Pi mengatakan marak nya kegiatan import ikan di Sumut sangat berdampak terhadap pendapatan para nelayan.
“Juga terkait biaya pungutan pelabuhan perikanan, tambat labuh, komisi lantai dan upah tekong dan ABK dan lain-lain. Serta mengenai Harga Acuan Ikan yang tidak sesuai di setiap Kabupaten/Kota di Sumut”.
Dalam pertemuan, Ketua DPC HNSI Kota Medan Rahman Gafiqi, SH menyampaikan beberapa poin yang akibat terbitnya Penangkapan Ikan Terukur (PIT) maka negara melakukan pungutan PNBP 5% sd 10% dari hasil tangkapan para nelayan sehingga para nahkoda kapal kapal berskala besar (30 GT ke atas).
“Khususnya Kapal Trawl yang berkamuflase pengguna izin JHIB dan Purse Sein Pelagis Kecil (Pukat Teri Lingkung) melakukan penangkapan ikan secara bar-bar di wilayah jalur penangkapan 1 di 1 mil dari bibir pantai yang mana hari ini diduga pungutan PNBP tersebut dibebankan kepada para nahkoda dan ABK kapal nelayan”.
Dimana susahnya para nelayan kecil ukuran 10 GT ke bawah mendapatkan BBM bersubsidi khususnya di wilayah Kota Medan dan juga para nahkoda dan ABK Kapal sampai saat ini masih tidak merata menerima BPJS Ketenagakerjaan dan mereka melakukan pembayaran iuran secara mandiri yang seharusnya di biayai oleh pengusaha perikanan tempat mereka bekerja.
“DPC HNSI Kota Medan meminta agar dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan dan regulasi terkait hal tersebut agar tercapainya Nelayan Berdaulat Negara Kuat”, Terang Rahman Gafiqi SH.
Diakhir acara, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Dirjen Perikanan Tangkap serta seluruh peserta dari Kementrian Kelautan dan Perikanan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPD HNSI Sumut beserta jajarannya karena sudah menyampaikan seluruh aspirasi nelayan di wilayah Sumut dan akan membahas kelanjutan kedepannya di Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
(Rikcy)
