• Bandar Lampung

    Provinsi Lampung Peringkat ke 8 IDI Tahun 2021 dari 34 Provinsi

    Posted on

    Rakor Sosialisasi IDI Metode Baru dan Hasil Pengukuran IDI Prov. Lampung Tahun 2021 dibuka langsung oleh Asdep 1/Poldagri Kemenkopulhukam RI, Brigjen Pol Drs. Kristono, MM.

    Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rakor ini adalah untuk mensosialisasikan hasil Indek Demokrasi Infonesia (IDI) Tahun 2021, dimana Provinsi Lampung memperoleh peringkat 8 dari 34 Provinsi se Indonesia, hasil ini masuk katagori tinggi se Indonesia, dimana capaian Provinsi Lampung diatas angka 80. Berdasarkan capaian tersebut maka Provinsi Lampung dipandang penting sebagai tempat pelaksanaan Rakor.acara ini berlangsung di Hotel Bukit Randu, Kamis (22/9)2022).

    Baca Juga  Safari Ramadan di Lamteng, Gubernur Arinal Apresiasi Progres Pembangunan yang Pesat

    Acara tersebut juga diisi oleh beberapa narasumber antara lain:

    1. Kepala BPS Prov. Lampung, dengan topik “Penerapan IDI Metode Baru dan Potret hasil Pengukuran IDI Provinsi Lampung Tahun 2021.

    2. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Lampung, dengan Topik “Refleksi IDI dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Optimalisasi Penguatan Peran Pokja IDI
      Provinsi guna Menunjang Pembangunan di Provinsi Lampung.

    3. Kepala Bappeda Prov. Lampung, dengan Topik “Upaya Pemprov Lampung dalam memanfaatkan Hasil Pengukuran IDI Guna Mengakselerasi Pembangunan
      Lampung”.

    Baca Juga  Komisi V gelar dialog Lampung tangguh bencana

    Pada tahun 2022 pengukuran IDI mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana bukan hanya unsur politik, tetapi juga mencakup unsur sosial dan ekonomi sebagai indikator.

    Acara rakor jyang dilaksanakan oleh Kemenkopolhukam RI ini uga diikuti oleh 30 Instansi lainnya , yang terdiri dari forkopimda, perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov. Lampung, instansi vertikal, perwakilan media, FKUB, dan unsur lainnya.

    Pembaca : 37

    LEAVE A RESPONSE

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *
    View all posts

    You Might Also Like

    Bandar Lampung

    Bandarlampung – Aspirasi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, menjadi catatan anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, usai menggelar reses tahap III tahun 2023. “Ya, kita baru saja menyelesaikan agenda reses. Yang mana masa istirahat, kami maksimalkan untuk bertemu, dan bersilaturahmi dengan masyarakat sesuai Dapil,” kata Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin (11/9/2023). Menurutnya, silaturahmi yang dikemas dalam kegiatan reses kemaren. Tercatat, ada dua hal sangat penting dan mayoritas dikeluhkan warga Lampung Tengah. Yaitu, BPJS Kesehatan dan tidak adanya SMAN di sejumlah kecamatan. “Sudah kita catat, dan harus kita tidak lanjuti. Untuk diperjuangkan, apalagi soal Kesehatan dan Pendidikan sangat mendasar yang harus diutamakan,” ungkapnya. Lebih lanjut, Muslimat NU Kabupaten Lampung Tengah tersebut mengaku disektor pendidikan, terkendala sistem zonasi yang digunakan pada PPDB. Sementara, warga yang berada di perbatasan kecamatan, tidak dapat kuota zonasi. “Maka, solusinya adalah ini diusulkan setiap kecamatan harus ada sekolahan SMA. Ini nanti kita komunikasikan ke dinas pendidikan,” ungkapnya. Sebagai contoh, di Kecamatan Bekri Lampung Tengah, hingga saat ini belum ada SMAN, yang seyogyanya harus ada. “Ini makanya diusulkan supaya adanya SMA di daerah tersebut,” kata Jauharoh. Sementara, tambah Jauharoh. Untuk BPJS kesehatan yang dari pemerintah. Mayoritas, warga susah menggunakan untuk pengobatan. Hal tersebut, disebabkan tidak aktif dan tidak bisa digunakan. “Kalau soal ini, solusinya ada di warganya sendiri. Karena, 2 bulan saja tidak digunakan di Puskesmas atau Rumah Sakit. Maka, akan non-aktif. Nah, namanya gratis pasti untuk kembali dipakai itu harus mendaftarkan kembali di mana dia dicantumkan di BPJS kesehatan tersebut. Kami, sudah kasih solusi, bisa lewat saya atau mengurus sendiri,” ujarnya